Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran pada Acara  Seminar Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD Tahun 2023

PANGANDARAN JAWA BARAT - Alhamdulillah pada kesempatan ini kita memasuki tahapan seminar naskah akademik Raperda inisiatif DPRD kabupaten pangandaran tahun 2023, adapun keempat 
Raperda inisiatif DPRD dimaksud sebagai berikut :
1. Pendataan, pemanfaatan dan pengelolaan tanah 
terlantar
2. Penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana,  
sarana, dan utilitas umum perumahan 
3. Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan
hewan
4. Penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan 
kebangsaan.

Keempat Raperda tersebut telah tercantum dalam 
program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) 
tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 3 oktober 2022
dengan surat keputusan dewan perwakilan rakyat daerah nomor : 188.4/kpts.31-dprd/2022, " kata Asep Noordin H MM selaku ketua DPRD Pangandaran,  bertempat 
di ruang paripurna DPRD kabupaten pangandaran, Senin (31/07/2023)

Baca juga: Fraksi Kerja DPRD Setuju RKU APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 Sepakat Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Disampaikannya bahwa, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian 
atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Mengenai 
pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda 
provinsi atau Perda kabupaten/kota sebagai solusi 
terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum 
masyarakat.

Baca juga: Fraksi Persatuan DPRD Pangandaran Setuju Raperda Pelaksanaan APBD TA. 2021 Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Dasar hukum rancangan peraturan daerah usulan
DPRD, dan penyusunan naskah akademik rancangan 
peraturan daerah, adalah : pasal 21, pasal 22, pasal 24,  
pasal 26, dan pasal 133, serta lampiran II peraturan dalam 
negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan 
produk hukum daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang pendataan,  
pemanfaatan dan pengelolaan tanah terlantar,  
merupakan kebijakan yang kita lakukan sebagai upaya 
dalam penertiban lahan pertanahan baik kawasan hutan 
maupun non kawasan hutan karena tanah merupakan 
modal dasar dalam pembangunan guna meningkatkan 
kesejahteraan rakyat yang harus diusahakan,  
dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk kemakmuran 
rakyat.

Baca juga: F PDIP Setujui Rancangan Perubahan KUA PPAS TA. 2022 untuk DIbahasan pada Tahapan Selanjutnya

Selain itu kawasan hutan dan non kawasan hutan yang belum dimiliki hak atas tanah yang telah memiliki 
izin/konsesi/perizinan berusaha, tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada hak atas 
tanah-nya maupun yang baru berdasarkan perolehan tanah, " Kata Asep.

Menuruynya, di kabupaten pangandaran masih banyak yang
perlu dilakukan penataan dan optimalisasi 
pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, serta 
pemeliharaan tanah.

Baca juga: Ahmad Doli Kurnia: Mayoritas Masyarakat Papua Dukung Pemekaran

Sehingga
dengan dibentuknya rancangan 
peraturan daerah ini, diharapkan dapat memberikan arah,  
landasan dan kepastian hukum dalam pencegahan,  
penertiban dan pendayagunaan kawasan dan tanah 
telantar, maka kami memandang perlu 
adanya pengaturan mengenai penertiban kawasan tanah 
telantar dan pelaporan tanah telantar.

Raperda tentang penyediaan, penyerahan, dan 
pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dimaksudkan untuk memberikan arah,  
landasan dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah kabupaten pangandaran dalam penyediaan, penyerahan 
dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
perumahan di kabupaten pangandaran, hal itu dilakukan 
karena, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 
hidup baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam 
undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 
1945. 

Baca juga: Presiden Soal Usulan TNI/Polri Tugas di Kementerian: Belum Mendesak

Diperlukan adanya keterlibatan aktif pemerintah 
daerah dalam rangka memenuhi hak tersebut secara berkelanjutan melalui ketersediaan prasarana, sarana,  
dan utilitas umum perumahan.

Masyarakat penghuni perumahan membutuhkan 
lingkungan perumahan layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur serta didukung dengan tersedianya 
prasarana, sarana, dan utilitas umum yang 
berkelanjutan sesuai dengan kemampuan pengembang 
untuk menunjang fungsi dan aktifitas kegiatan 
masyarakat di daerah, untuk itu penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari 
pengembang kepada pemerintah daerah dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam rangka memberikan jaminan atas ketersediaan 
prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang 
pembangunan daerah dan kehidupan masyarakat yang 
tertib dan tentram. 

Raperda tentang rancangan penyelenggaraan
peternakan dan
kesehatan hewan dibentuk tujuannya untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang 
terlibat dalam penyelenggaraan peternakan dan
kesehatan
hewan. 

Pemerintah daerah 
bertanggung jawab 
melalui penyelenggaraan
peternakan dan
kesehatan
hewan dengan
mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan dalam rangka mewujudkan
kedaulatan, kemandirian,
dan ketahanan
pangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. 

Penyelenggaraan
peternakan
dan kesehatan hewan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, serta terselenggaranya peternakan yang maju,
berdaya saing, dan berkelanjutan.

Baca juga: Risiko Pisahnya Sarawak dan Sabah dari Malaysia: Gabung ke Indonesia

Rancangan peraturan daerah tentang 
penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan 
kebangsaan, dibentuk karena pancasila sebagai idiologi 
dan dasar negara kesatuan republik indonesia, falsafah 
bangsa indonesia, pandangan hidup bangsa indonesia,  
pokok kaidah fundamental negara indonesia, sumber dari 
segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa 
indonesia wajib diamalkan dan dilestarikan dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Demi mewujudkan tujuan nasional bangsa sebagaimana amanat pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan 
adalah bagian dari upaya resmi, terencana, dan sistematis 
dalam peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan 
pengamalan nilai-nilai pancasila serta semangat cinta 
tanah air dan bangsa, jiwa nasionalisme, dan patriotisme 
dengan tetap menjunjung tinggi bhineka tunggal ika dan  kemajukan bangsa
berdasarkan pasal 25 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undangundang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, salah 
satu urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh bupati meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan 
ketahanan nasional dalam rangka memantapkan 
pengamalan pancasila.

Pelaksanaan undang-undang 
dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian 
bhinneka tunggal ika serta pertahanan dan 
pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia.

Dengan pelaksanaan seminar ini diharapkan semua pihak dapat memberikan kontribusi positif dalam bentuk 
saran dan masukan, sehingga dengan dibentuknya 
peraturan daerah tersebut betul-betul merupakan 
pembangunan dalam bidang produk hukum daerah yang 
nantinya bila sudah ditetapkan keempat Perda dimaksud 
dapat diterima oleh semua pihak baik pemerintah maupun 
oleh masyarakat sehingga peraturan daerah tersebut 
dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Baca juga: Presiden Dorong Kerja Sama Kepala Daerah dengan TPID dan TPIP untuk Kendalika Inflasi

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembentukan naskah 
akademik dan rancangan peraturan daerah ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan,
wallahul muwafiq ila 
aqwamit thorieq. 
wassalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh. 

Parigi, 31 juli 2023
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pangandaran

Ketua,
Asep Noordin H.M.M