Pendapatan Tergantung Pajak Hotel dan Restoran, DPRD Pangandaran Dorong Aktivasi Bandara Nusawiru

PANGANDARAN JAWA BARAT - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin mengatakan, pendapatan pemerintah daerah (Pemda) sangat tergantung dari pajak hotel dan restoran.
"Artinya, sangat tergantung terhadap kunjungan wisatawan, " ujar Asep kepada sejumlah wartawan 
di ruang kerjanya 
Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, Kamis (13/07/2023) sore.

Dikatakannya bahwa, bagaimana caranya Pemerintah Kabupaten Pangandaran bisa menghadirkan banyak wisatawan. "Saya kira dengan konsep yang ada, dalam hitungan kita, wisatawan yang datang ke Pangandaran itu di angka 4 juta sampai 5 juta orang dalam satu tahun.

Baca juga: Andreas Eddy Susetyo Dukung GNPIP Gotong-Royong Kendalikan Inflasi Pangan

Untuk menambah kunjungan wisatawan, tentu Pemerintah Kabupaten Pangandaran harus memiliki strategi lain, " Ujarnya.

"Untuk itu, maka kita dorong Provinsi Jawa Barat agar secepatnya Bandara Nusawiru diaktivasi. Jadi, tidak hanya dari Bandung tapi bisa dari Jakarta ke Pangandaran atau Bali ke Pangandaran.

Baca juga: Perluas Pangsa Pasar, Lapas Permisan Nusakambangan Gelar Lapak di Event Car Free Day Cilacap

"Nah, saya yakin dengan konsep itu akan menambah jumlah wisatawan, " ucap Asep.

Kemudian lanjut Asep, bagaimana caranya menambah volume wisatawan untuk datang ke Kabupaten Pangandaran.
Tentu, seperti adanya event atraksi-atraksi yang sangat menentukan untuk mendorong wisatawan.
"Yang biasanya, wisatawan per tahun satu kali datang ke Pangandaran, nanti dengan adanya event-event bisa dua sampai tiga kali, " ujarnya.

Baca juga: Sudah Cicil Tunggakan Pajaknya Surya Pesona Hotel Pangandaran Dibuka Kembali

Hal itu dilakukan kalau memang tidak bisa menambah orang baru, maka bagaimana caranya orang yang sudah biasa langganan datang ke Pangandaran untuk menambah frekuensinya.

"Makanya, kita harus membuat daya tarik. Nah, salah satunya itu adalah event atraksi, " kata Asep. (**)

Baca juga: Ombudsman RI Berikan Tindakan Korektif Kepada Pemerintah Soal Ketersediaan dan Stabilisasi Harga