Mengintip gaji Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya

PANGANDARAN JAWA BARAT - Gaji tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa). Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dirangkum, Selasa (19/7/2022), dalam PP ini, pemerintah mengubah Pasal 81 menjadi sebagai berikut:

Baca juga: Pelantikan APDESI, Gubernur Sulsel Minta Para Kades Dorong SDM Yang Unggul

Gaji tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).

Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:

Baca juga: Ratifikasi Perjanjian Paris, Sugeng Suparwoto Dorong Pengurangan Emisi Karbon

a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640 setara 120?ri gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420 setara 110?ri gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan

c. besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200 setara 100?ri gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a. “Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa, ” bunyi Pasal 81 ayat (3) PP. Menurut Pasal 81A PP ini, gaji tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Baca juga: Willy Aditya: RUU KIA Tidak Akan Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan

Dalam hal Desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020. Terkait perubahan Pasal 81 itu, maka Pasal 100 PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah menjadi:

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

Baca juga: Ahmad Doli Kurnia: Ukuran Keberhasilan Kementerian ATR/BPN adalah Kinerja Kementerian itu Sendiri, Bukan Atribut Baru

a. paling sedikit 70?ri jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:

Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa, dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Baca juga: Fraksi Golkar Apresiasi Pemerintah Pertahankan Opini WTP

Pelaksanaan pembangunan desa;

Pembinaan kemasyarakatan desa; dan

Pemberdayaan masyarakat desa.

b. paling banyak 30?ri jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:

Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan

Baca juga: Tak Taat Pajak, Pemkab Pangandaran Terpaksa Segel Hotel Surya Pesona Beach Hotel

Tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

PP ini menegaskan, hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain gaji tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas (Pasal 81).***