Fraksi PDI Perjuangan Dorong Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023, untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya untuk Jadi Perda

PANGANDARAN JAWA BARAT - Hadirin rapat paripurna yang berbahagia
berkaitan dengan agenda hari ini, kami Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan mendorong Raperda tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD kabupaten pangandaran tahun anggaran 2023, untuk mendapat pembahasan pada tahapan selanjutnya sehingga menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

Baca juga: Fadli Zon: P20 Momentum Diplomasi Politik Luar Negeri Parlemen Indonesia untuk Kepentingan Nasional

Demikian dikatakan Mamat Rohimat saat menyampaikan pandangsn umum Fraksi PDI Perjuangan atas
penjelasan Bupati Pangandaran terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran tahun Anggaran 2023, bertempat di gedung Paripurna DPRD Pangandaran, Senin (01/07/2024)

Disampaikannya bahwa,  
kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, memahami 
bahwa Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan oleh Bupati merupakan bagian dari tugas dan kapasitas 
kepala daerah, yakni untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 undang￾undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan pasal 19 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. 

Baca juga: Dari Puncak, AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Persiapkan Upaya Raih Kemenangan di 2024

Adapun setelah mendengarkan bersama penjelasan bupati, kami sepakat bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya pencapaian target pendapatan dan efisiensi dalam belanja maupun pembiayaan dalam rangka pengoptimalan penyelenggaraan
pemerintahan. 

Kami percaya bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan rekomendasi BPK-RI dengan sebaik-baiknya, sebagai tindak 
lanjut terhadap opini wajar dengan pengecualian oleh BPK-RI atas APBD
kabupaten pangandaran tahun anggaran 2023. dengan demikian, kami yakin bahwa APBD kabupaten pangandaran dapat memperoleh kembali opini wajar tanpa pengecualian, sebagai opini tertinggi hasil pemeriksaan laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah "katanya".

Baca juga: Ace Hasan Minta Revisi UU Sisdiknas Libatkan Komisi VIII DPR RI

Menurut Mamat, berkaitan dengan agenda hari ini, kami Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan mendorong Raperda tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD kabupaten pangandaran tahun anggaran 2023, untuk mendapat pembahasan pada tahapan selanjutnya sehingga menjadi Peraturan Daerah ( Perda). 

Demikianlah penyampaian pandangan umum fraksi kami, mohon maaf bilamana terdapat hal-hal yang kurang berkenan di 
hati. atas segala perhatiannya, kami sampaikan terima kasih "ujarnya".

Baca juga: Journalists in Legal Perspective Analysis

Parigi, 01 juli 2024
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pangandaran
 
Sri Rahayu, S.sos. (ketua)
Mamat Rohimat, S.Pd, M.Pd., C.H. (Anton AS)