Fraksi Kerja Menerima dan Menyetujui KUA PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

PANGANDARAN JAWA BARAT - Kami fraksi Kerja dapat memahami dan menerima penjelasan bupati pangandaran tentang rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan flapon anggaran sementara kabupaten pangandaran tahun anggaran 2024 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Demikian dikatakan Diah Retu Badraeni S.Sn dari Fraksi Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten pangandaran dalam pandangan umumnya atas penjelasan bupati terhadap rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) kabupaten pangandaran tahun anggaran 2024, bertempat di ruang rapat paripirna DPRD Kabupaten Pangandaran, Jum'at (04/08/2023).

Baca juga: Fadli Zon: P20 Momentum Diplomasi Politik Luar Negeri Parlemen Indonesia untuk Kepentingan Nasional

Disampaikannya bahwa kebijakan umum anggaran (KUA) 
dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) merupakan 
pedoman dalam merencanakan pembangunan dan pengambilan
suatu kebijakan. 

KUA dan PPAS ini memiliki fungsi strategis
terhadap program, kegiatan serta kebijakan yang akan dijalankan 
pemerintah daerah nantinya. 

Baca juga: F PAN Setujui Rancangan Perubahan KUA PPAS TA. 2022 untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Oleh sebab itu rancangan KUA dan 
PPAS harus terencana dan tersusun dengan baik sehingga dapat 
memberi arah kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya dan 
kemampuan keuangan daerah agar dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan akuntabel. 

Dengan demikian pencapaian sasaran 
kinerja program dan kegiatan APBD kabupaten pangandaran tahun 2024 nantinya benar-benar tepat sasaran.

Baca juga: Presiden Dorong Kerja Sama Kepala Daerah dengan TPID dan TPIP untuk Kendalika Inflasi

Kebijakan umum APBD juga haruslah merupakan pokok-pokok 
pikiran dan segala upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah kabupaten pangandaran dalam menggerakkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat yang 
antara lain ditunjukkan dari meningkatnya pendapatan 
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, daya saing,  
serta peningkatan indeks pembangunan manusia. 

Pembangunan 
daerah didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada 
penetapan prioritas pembangunan berbasis pada aspirasi rakyat,  
tidak terkecuali didalamnya termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang telah kami himpun berdasarkan aspirasi masyarakat.

Baca juga: Fraksi PKB Setuju Rancangan KUA PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Kami berharap rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 ini sudah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku guna memaksimalkan pelayanan publik dan memenuhi asas kebermanfaatan bagi masyarakat kabupaten pangandaran 
secara luas, " Katanya.

Tambah Diah, hal tersebut kami nilai sebagai salah satu langkah nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan dan 
menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, " Ujarnya.

Baca juga: Pansus II DPRD Pangandaran Mengusulkan Raperda Penyelenggaraan Pesantren untuk Ditetapkan Jadi Perda

Pangandaran, 02 Agustus 2023.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pangandaran.

Fraksi Kerja (keadilan indonesia raya).
1. H. Endang Ahmad Hidayat (Ketua).
2. Darsum Darmawanto, SE., MM. (Sekertaris). (Anyon AS).